kejaksaan agung menungkapkan eksekusi mantan kepala badan reserse serta kriminal polri, komjen pol (pur) susno duadji, akan dijadwalkan ulang sesudah gagal pada rabu (24/4).
pelaksanaan eksekusi hendak dijadwal ulang, papar kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, setia untung arimuladi, pada diantara di jakarta, kamis.
tim eksekutor kejaksaan tinggi dki jakarta dan kejaksaan negeri jakarta selatan di rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi susno duadji dari kediamannya di kompleks jalan pakar raya no. 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung.
namun rencana eksekusi tersebut tak berjalan mulus karena mendapatkan perlawanan daripada susno dan susno kemudian dibawa ke markas polda jawa barat.
Informasi Lainnya:
- Membersihkan Jerawat Secara Alami
- Berbisnis Bersama DBC Network
- Mengenal DBC Network
- Mengatasi jerawat tanpa obat
di mapolda jawa barat, sampai kamis dini hari tim jaksa eksekutor berusaha mengeksekusi susno tapi gagal.
akhirnya tim jaksa eksekutor mempunyai mapolda Jabar di pukul 00.15 wib, papar setia.
ia menegaskan, kejaksaan tetap ingin mengeksekusi susno sesuai melalui perintah undang-undang.
tentunya kami berusaha sesuai dengan perintah undang-undang. maka kami tetap akan mengerjakan eksekusi, ujarnya.
ia juga menampik dugaan kepolisian melindungi susno duadji. bagaimana melindungi, jumlah susno sendiri dan kan perkaranya ditangani oleh kepolisian, katanya.
dalam putusan perkara nomor perkara 899 k/pid.sus/2012 tertanggal 22 november kemarin, mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta bahwa susno terbukti bersalah dalam pidana korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari serta dana pengamanan pilkada jawa barat 2008.
susno diganjar hukuman penjara di 3,5 tahun sebab terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat dijadikan kepala badan reserse serta kriminal dengan melayani kejutan rp500 juta agar mempercepat penyidikan persentasi arowana.
pengadilan dan menyampaikan susno terbukti mengurangi dana pengamanan pilkada jawa barat supaya kepentingan pribadi saat menjabat kepala polda jawa barat dalam 2008.
susno bersikukuh putusan mahkamah agung tak memuat perintah supaya mengerjakan penahanan.