kampanye hitam serta black campaign dengan media sosial, seperti facebook serta twitter mulai marak menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur dalam nusa tenggara barat pada mei 2013 juga pemilu anggota legislatif 2014.
ketua badan pengawas pemilu (bawaslu) ntb m khuwailid di mataram, rabu, menungkapkan kaum pendukung juga simpatisan pasangan calon tertentu memanfaatkan media sosial supaya menyerang pribadi dan memfitnah pasangan kandidat lain, itulah serta calon anggota legislatif.
kampanye melalui media sosial ataupun jejaring sosial, semisal facebook serta twitter diatur dalam peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) no. 1/2012 tenntang melalui kampanye legislatif. namun untuk pilkada tak ada diatur secara gamblang, ujarnya.
namun, katanya, ini mesti dipahami dengan substansi daripada masalah tersebut, meskipun tak diatur secara normatif selama pkpu tenntang dengan pilkada, ada perbuatan hukum dan dilarang, semisal menghasut, memfitnah juga menhina pihak lain.
Informasi Lainnya:
- Promosi di Media Online
- Cara Aman membersihkan Jerawat
- Penjualan New Honda CR-V
- Cara Aman membersihkan Jerawat
ia menyatakan, dalam keuntungan ini apakah perbuatan itu ditarik ke tindak pidana pemilu ataupun, dalam hal ini bawaslu mampu mengikuti tindakan sesuai peraturan perundang-undangan dan berlaku, apabila banyak laporan tentang gal tersebut.
kami mampu menyaksikan daripada tema besar, kalau itu dilakukan di momentum kampanye pemilu, tapi ini mesti menyertakan ada pihak untuk menjadi kesepahaman bersama. pada kasus itu mampu menggunakan undang-undang tentang infomasi teknologi elektronik (ite), katanya.
upaya iini, berdasarkan dia, agar pilkada maupun pemilu anggota legislatif bersih dari hal-hal yang tidak produktif, karena menurut undang-undang kampanye tersebut dilaksanakan pada rangka menyerahkan studi politik terhadap warga.
karena itu masalah ini harus diskusikan dengan aparat penegak hukum, semisal kejaksaan, kepolisian dan pengadilan, kpu, kpid dan bawaslu agar banyak Salah satu pemahaman. kalau ditarik ke tindak pidana pemilu, maka polisi bisa memproses, ujarnya.
khuwailid mengatakan, dalam ini telah ada ruang kosong, karena masalah ini tidak diatur secara tegas dalam regulasi yang ada. tapi lubang itu mesti ditutup, tapi ini tak mampu cuma dilaksanakan bawaslu juga kpid sendiri, karena keuntungan itu merupakan otoritas institusi lain.
ketua komisi penyiaran indonesia daerah (kpid) ntb badrun am mengakui akhir-akhir ini media internet tergolong pesan singkat serta sms dan jejaring sosial ada dimanfaatkan agar kampanye hitam.
tidak bisa dipungkiri menjelang pemilihan gubernur/wakil gubernur ntb 2013 serta pemilu anggota legislatif 2014 banyak bagian yang membeli media internet untuk kampanye termasuk black campaign ataupun kampanye hitam, katanya.